Rembang, Indonesianews.co.id
Kasus dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami lebih dari seratus delapan puluh pelajar SMP Negeri 1 Kragan pada Rabu (24/9/2025) lalu memantik perhatian serius dari berbagai pihak. Tidak hanya orang tua murid yang merasa cemas, tetapi juga para pemangku kebijakan di tingkat daerah, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang yang langsung turun tangan.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Rembang, Mohammad Rofi’i, bersama anggota DPRD dari Fraksi PKB, Mohammad Imron, serta Fraksi PAN, Sahningsih, terjun langsung ke Puskesmas Kragan I untuk melihat kondisi para pelajar yang tengah dirawat intensif. Kehadiran wakil rakyat ini sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab moral bahwa peristiwa keracunan makanan tidak bisa dianggap sepele.
“Kami ingin memastikan kondisi anak-anak baik-baik saja. Ini menyangkut keselamatan generasi muda kita, maka tidak boleh disepelekan,” tegas Rofi’i.
Usai dari Puskesmas, tim DPRD melanjutkan kunjungan ke SMP Negeri 1 Kragan. Mereka menggali informasi dari pihak sekolah mengenai kronologi dan mekanisme distribusi makanan MBG. Mohammad Rofi’i menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh serta mengkroscek semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program.
“Kami akan mengevaluasi dan mengkroscek ke sekolah bagaimana peristiwanya. Laporan sementara yang kami dengar, jatah MBG diberikan sekitar pukul setengah satu siang, sementara makanan datang pukul sepuluh pagi,” ucapnya dengan nada serius.
Menurutnya, ketidaksesuaian waktu distribusi dan konsumsi makanan menjadi salah satu faktor yang patut dicermati. Sebab, program MBG pada dasarnya dirancang untuk sarapan pagi agar anak-anak tidak belajar dalam kondisi perut kosong.
“Tujuan Pak Prabowo itu jelas, agar anak-anak kalau pagi di sekolah bisa sarapan makanan bergizi yang disediakan pemerintah. Jadi, jika distribusi tidak sesuai, tujuan program bisa melenceng,” ungkapnya.
Hingga berita ini diturunkan, tercatat 183 pelajar SMP Negeri 1 Kragan terdampak dugaan keracunan MBG. Beruntung, kondisi sebagian besar pelajar berangsur membaik, meski masih ada yang harus menjalani pemantauan intensif.
Meski begitu, peristiwa ini tetap meninggalkan kekhawatiran mendalam bagi orang tua, guru, dan masyarakat sekitar.
Sementara itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanjungan, yang bertugas menyalurkan makanan bergizi di wilayah tersebut, untuk sementara waktu dihentikan operasionalnya hingga batas waktu yang belum ditentukan.
“Langkah ini perlu diambil sebagai bentuk kehati-hatian dan evaluasi menyeluruh. Jangan sampai program mulia pemerintah justru membawa dampak buruk bagi anak-anak,” terang Rofi’i menambahkan.
Kasus ini menjadi tamparan keras bahwa program MBG tidak hanya soal menyalurkan makanan, tetapi juga menyangkut standar kebersihan, kelayakan, hingga ketepatan waktu distribusi. Makanan bergizi akan kehilangan manfaat jika disajikan terlambat, apalagi sampai menimbulkan risiko kesehatan. Karena itu, pengawasan ketat terhadap kualitas bahan, proses memasak, hingga penyimpanan dan distribusi perlu menjadi perhatian utama.
Di sisi lain, para orang tua juga berharap agar pemerintah tidak hanya melakukan evaluasi sesaat, melainkan membangun sistem pengawasan berlapis agar program MBG tetap berjalan aman dan bermanfaat. Mereka mengingatkan bahwa kesehatan anak-anak adalah pondasi masa depan bangsa. Jika program pemerintah tidak diawasi dengan baik, justru akan menimbulkan masalah baru.
Peristiwa ini sekaligus memberi pelajaran penting bahwa setiap program sosial, betapapun mulianya, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan profesionalisme. DPRD bersama pemerintah daerah dituntut bergerak cepat untuk menata ulang mekanisme pelaksanaan MBG, memperketat pengawasan, serta memastikan tidak ada lagi kasus serupa yang menimpa pelajar.
Dengan begitu, cita-cita besar menghadirkan generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing melalui program Makanan Bergizi Gratis benar-benar dapat terwujud, bukan hanya menjadi slogan tanpa makna.
“Kami ingin kasus ini menjadi yang terakhir. Evaluasi harus menyeluruh, agar anak-anak kita benar-benar merasakan manfaat program MBG sebagaimana mestinya,” pungkasnya.
Reporter : Trisno Aji.
