Rembang, Indonesianews.co.id
Pemkab Rembang alami devisit anggaran untuk menggaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pada Jum’at , (13/01/2023).
Tak tanggung – tanggung kekurangan anggaran yang akan digunakan untuk menggaji Pegawai PPPK diperkiraan mencapai Rp.60 milliar.
Bupati Rembang Abdul Hafidz mengatakan , Pemkab Rembang akan terus meningkatkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebab , di dalam ketentuan sampai dengan bulan November mendatang tenaga Non ASN akan dihapuskan.
“Nanti pada bulan November harus sudah selesai semuanya. Pegawai murni dari PNS dan PPPK. Selain itu tidak ada,” ucapnya.
Abdul Hafidz juga menyampaikan, sampai dengan kemarin administrasi yang kaitannya dengan administrasi PPPK belum tertata semuanya. Seperti halnya mekanisme penggajian. Beberapa waktu lalu Pemkab Rembang sempat mendapatkan anggaran sekitar Rp.80 milliar untuk PPPK. Namun, setelah pengkajian nilai tersebut belum mencukupi kebutuhan Pemkab Rembang.
“Kebutuhan pada tahun 2023 ini kurang lebih Rp.133 milliar. Jadi kami (Pemkab) harus menambahi Rp.60 milliar,” jelasnya.
Meski demikian , selaku Kepala Pemerintah Daerah Rembang ia mengaku akan memberanikam diri untuk mengangkat PPPK. Saat ini, Abdul Hafidz mengatakan Pemkab Rembang sudah mengangkat sekitar 1.600 pegawai. Yakni Tenaga Pendidikan dan Kesehatan. Sehingga kedepannya tidak memungkiri jika ada penyesuaian anggaran.
“Memang dampak dari hal tersebut (Pengangkatan PPPK) bisa meningkatkan kinerja,” tandasnya.
Selain hal tersebut, Pemkab Rembang juga akan mengupayakan meningkatkan kinerja semua Pegawai Pemerintah aga ke depannya bisa mendapatkan Reward Dari Pemerintahan Pusat.
Abdul Hafidz menambahkan, Jika mendapatkan Reward dari Pemerintahan Pusat maka akan mendapatkan Reward sebesar Rp.4 triliun yang akan diberikan kepada daerah.
Maka dari itu, perlu kerja keras agar kedepannya Pemkab Rembang bisa mendapatkan pencapaian report tersebut. Diantara indikator yang akan dilakukan yakni penanganan stunting, kemiskinan , dan penyerapan anggaran.
“Ini juga tidak terlepas dari kebijakan kami untuk membersihkan diri menyelesaikan PPPK. Kami krisis keuangan. Tapi kami akan memberanikan diri. Karena kami masih memiliki peluang,” jelasnya
Abdul Hafidz juga mendorong kepada Pegawai terkait untuk segera mempercepat pembangunan. (AhmdT/Trisno).
