by

Sidang Pilkada Rembang Jilid 2 Kuasa Hukum KPU : “MK Tidak Berwenang Mengadili Permohonan HARNO-BAYU”

-Daerah-41 views

Rembang , Indonesianews.co.id

Kuasa hukum KPU Kabupaten Rembang, Muhamad Hasan Muaziz  dalam sidang kedua di Mahkamah Konstitusi Jakarta, hari Selasa (2/2/2021), membeberkan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang berpendapat , Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang mengadili permohonan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang, Harno Bayu Andriyanto.

Sebagaimana dikutip dari kanal youtube MK dan laman Website r2b rembang.com Rabu (3/2/2021). Hasan Muaziz mengungkapkan dua alasan pokok. Pertama, pemohon yakni pasangan calon Harno – Bayu melalui dalil-dalilnya sudah jelas menyebutkan pelanggaran administrasi, bukan perselisihan hasil Pilkada. Padahal dalam pasal 134 ayat 1 Undang-Undang Pilkada, kewenangan untuk menerima pelanggaran administrasi berada di tangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

“Pemohon nyata-nyata mengakui dan meyakini bahwa kejadian dan peristiwa yang didalilkan adalah pelanggaran administrasi. Dengan demikian menurut termohon, MK tidak berwenang mengadili permohonan pemohon, sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, “ paparnya.

Alasan kedua, selisih suara antara pasangan pemenang Pilkada Abdul Hafidz – Hanies Cholil Barro’ dengan pasangan Harno – Bayu Andriyanto mencapai  5.501 suara atau 1,3 %. Jika dikaitkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Rembang sebanyak 641.647 orang, untuk pengajuan permohonan, seharusnya selisih suara paling banyak 1 %.

Maka kedudukan pemohon tidak memenuhi syarat formil dan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

“Selain itu, permohonan pemohon tidak jelas. Satu sisi meminta pemungutan suara ulang di beberapa TPS. Tapi di sisi lain, pemohon tidak menyampaikan secara terang, berapa jumlah suara pemohon yang hilang di TPS, “ imbuhnya.

Kuasa hukum pihak terkait, pasangan calon Abdul Hafidz – Hanies Cholil Barro’, Paskaria Tombi memohon kepada majelis hakim MK untuk mengabulkan eksepsi pihak terkait dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kuasa hukum bantuan dari DPP PDI Perjuangan ini berharap keputusan KPU Kabupaten Rembang tentang penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara tetap berlaku.

“Apabila MK berpendapat lain, kami mohon keputusan yang seadil-adilnya, “ ujar Paskaria.

Penjelasan dari kuasa hukum KPU maupun kuasa hukum Hafidz – Hanies, dikuatkan oleh keterangan Ahmad Soffa, Komisioner Bawaslu Kabupaten Rembang. Menurutnya, selama pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten, tidak ada keberatan terkait hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon.

“Sesuai hasil pengawasan adalah sama, yaitu pasangan calon 01 (Harno – Bayu) mendapatkan 208.736 suara dan pasangan calon 02 (Hafidz – Hanies) 214.237 suara, “ terang Soffa.

Sementara itu, Anwar Usman, Ketua Majelis Hakim MK menyatakan setelah sidang kedua, pihaknya akan menggelar rapat permusyawaratan hakim. Hasilnya disampaikan dalam sidang berikutnya. Terkait waktu pelaksanaan, akan diinformasikan melalui surat tertulis oleh petugas panitera MK.

“Kepaniteraan akan memanggil para pihak secara resmi melalui surat, nanti kapan akan dilaksanakan sidang berikutnya, “ kata Anwar.

Sebelum sidang sengketa Pilkada Kabupaten Rembang, Mahkamah Konstitusi juga menggelar sidang untuk perkara Pilkada Kabupaten Purworejo di ruangan yang sama. Pasca Pilkada, hanya dua daerah di Jawa Tengah ini yang berujung gugatan ke MK. (Sutrisno)

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.